Menteri Yohana: Harus Bersinergi Memerangi Kekerasan Anak dan Perempuan

jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar acara Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2017. Acara ini mengangkat tema “Sinergi untuk Perubahan.”

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan sekaligus mengkolaborasi, baik peran Kemen PPPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) di provinsi dan kabupaten/kota dengan Lembaga Masyarakat (LM) maupun antar LM dalam menangani persoalan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia.

PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai LM yang mencakup berbagai bidang. Yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di Indonesia.

Mereka berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan semangat pergerakan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu kini menjadi strategi utama Kemen PPPA untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan (Three Ends).

“Masih banyak LM yang memiliki ide maupun rumusan strategi, tapi masih terbatas pada jangkauan dan jaringan kerjanya di daerah masing-masing. Dalam pertemuan PUSPA 2017 ini, kami ajak seluruh stakeholder menciptakan perubahan demi kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam acara Temu Nasional PUSPA 2017 di Surabaya, Senin (28/8).

Lebih jauh, Menteri Yohana mengatakan berbagai upaya sinergi telah dilakukan Kemen PPPA bersama LM terkait three ends. Di antaranya bekerja sama dengan SKPD dan LM hampir di seluruh provinsi di Indonesia melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baik individu, komunitas, dan organisasi untuk bersama-sama menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak.

Selain itu melakukan pengarusutamaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Juga membentuk gugus tugas Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang terdiri dari unsur pemerintah, LM, dan penegak hukum.

"Kami juga menginisiasi program Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dan perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membangun usaha kecil rumahan," terangnya.

Dengan ekonomi yang kuat, Yohana optimistis tindak kekerasan bisa diminimalisir. Sebab, salah satu pemicu KDRT adalah lemahnya ekonomi keluarga.(esy/jpnn)