Menteri Yuddy Ingatkan Jangan Ada Pungli di BKPM
jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi inovasi layanan yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan membangun sistem monitoring online.
Dengan demikian investor yang mengajukan permohonan izin dapat mengawasi sendiri proses perijinan yang diajukannya.
Menurut Yuddy, sistem pengawasan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu implementasi dari reformasi birokrasi di BKPM, khususnya peningkatan pelayanan publik.
“Dengan teknologi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para investor. Sementara program-programnya akan diakselerasi dengan maklumat dari pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Yuddy saat memberikan sambutan pada acara pencanangan ZI di lingkungan BKPM, di Jakarta, Selasa (5/5).
Ditambahkannya, karakter integritas tidak boleh abu-abu dalam mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang melayani.
“Dengan satu komitmen yang kuat dari seluruh jajaran ASN untuk meningkatkan kinerja, berdisiplin, dan memberikan pelayanan terbaik, maka semua unit dapat menjadi role model dalam pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Lanjut Yuddy, pelayanan tidak boleh tebang pilih, apalagi menyertakan biaya-biaya di luar administrasi yang telah ditetapkan. Karena itu, BKPM harus membangun komitmen untuk tidak pandang bulu, tidak boleh pungli, dan harus ramah dalam melayani masyarakat.
Sementara itu Kepala BKPM Franky Sibarani mengakui masih adanya keluhan terhadap proses perijinan di daerah. Mengantisipasi hal tersebut, BKPM menyempurnakan call center yang ada di PTSP dan baru diselesaikan April 2015. (esy/jpnn)
JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi inovasi layanan yang dilakukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan