Menteri Yuddy Lagi Senang
jpnn.com - YOGYAKARTA--Sebanyak 156 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima rapor akuntabilitas kinerja. Secara umum terjadi peningkatan nilai dari tahun lalu sebesar 47,46 menjadi 48,56.
"Saya senang karena rapor akuntabilitas kinerja 156 kabupaten/kota di Yogya dan Sumatera membaik. Untuk mewujudkan pembangunan tata kelola yang lebih baik, pemda harus menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented gouvernment)," kata Menteri Yuddy saat penyerahan rapor yang dipusatkan di Yogjakarta, Senin (25/1).
Dia menambahkan, untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, maka perlu dikembangkan dan diintegrasikan dalam sistem penganggaran dan pelaporan. "Dengan demikian, anggaran negara akan berbasis kinerja atau disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan menghasilkan output sertaoutcome," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, M Yusuf Ateh, mengatakan tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk memetakan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan bisa diberikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Evaluasi bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kinerja tinggi dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja," beber Ateh. (esy/jpnn)
YOGYAKARTA--Sebanyak 156 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima rapor akuntabilitas kinerja. Secara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kecelakaan Bus di Tol Pandaan-Malang Tewaskan 4 Orang, Salah Satunya Sopir
- Ribuan Honorer K2 & Non-ASN TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Astaga!
- Suparta Divonis 8 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Rp 4,5 Triliun, Pengacara Bilang Begini
- Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI untuk Akselerasi Industri 4.0
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini