Menteri Yuddy Minta Pemda Tunda Dulu Perekrutan Pegawai Baru
jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta seluruh pemerintah daerah agar menunda penerimaan pegawai baru dalam tahun anggaran 2016. Untuk itu, Yuddy menyarankan setiap pemda meredistribusi pegawainya dan membatasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum.
Yuddy mengaku telah menerbitkan surat tertanggal 25 Juli 2016. Isinya mengenai informasi pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2016.
“Kami minta agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan redistribusi pegawai, baik secara internal maupun antar instansi seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Intelejen Negara,” katanya Jakarta, Selasa (26/07).
Yuddy menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet pada 7 Juni 2016. Jokowi -sapaan Joko Widodo- dalam arahannya mengatakan agar seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penghematan belanja pegawai, untuk selanjutnya anggarannya digunakan untuk memperbesar belanja modal.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga mewanti-wanti agar anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga sepenuhnya untuk mendukung Nawacita. Karenanya Menteri Yuddy mengajak setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan efisiensi anggaran di luar belanja modal, antara lain dengan cara menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun 2016.
Meski demikian Yuddy juga memberikan pengecualian. Misalnya, rekrutmen masih bisa dilakukan untuk pengangkatan dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap (PTT).
Selain itu, ada juga pengecualian untuk pengangkatan guru garis depan (GGD) dan tenaga harian lepas-tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TB) penyuluh pertanian. “Mereka harus lulus seleksi dengan sistem computer assisted test,” ujarnya.(adv/ara/jpnn)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta seluruh pemerintah daerah agar menunda
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dorong Kemandirian Farmasi Nasional, Fitofarmaka Harus Masuk JKN
- Dukungan untuk Luthfi-Yasin Mengalir, Ribuan Sukarelawan Padati GOR Trisanja Tegal
- Pengusaha Batu Bara Ini Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Ada Apa?
- Gerakan Cinta Prabowo Gelar Rakernas Pertama, Siapkan Program untuk Indonesia Emas
- FORMAS dan Lemdiklat Polri Teken Kerja Sama Bidang Pengembangan SDM
- Jangkau Masyarakat Pinggiran, Fisiohome Beri Layanan Gratis di Rusunawa Sumur Welut