Menteri Yuddy Tak Mau Jumlah PNS Jadi Bom Waktu

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi terus membeber berbagai alasan yang mendorongnya untuk merasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Ia menegaskan, jumlah PNS bisa jadi bom waktu pada masa mendatang.
Yuddy menegaskan, melihat persoalan PNS tidak bisa menggunakan kacamata kuda. Menurutnya, melihat persoalan PNS juga harus memikirkan masa depan.
Karenanya, PNS yang tak berkualitas harus diberhentikan. “Apa jadinya bila PNS yang tidak berkualitas tetap dipertahankan, sementara rekrutmen CPNS jalan terus dengan alasan kekurangan pegawai," ujarnya, Minggu (12/6).
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, fakta menunjukkan ada pemerintah daerah yang lebih mengutamakan menambah pegawai ketimbang pembangunan, sama saja membuat. Padahal ketika pembangunan nihil, masyarakat akan bersikap skeptis dan tidak percaya lagi kepada pejabatnya.
"Pemda yang merekrut pegawai baru tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan membuat anggaran pembangunan di daerah menurun, layanan publik tidak prima. Nah, di sini pintu masuk penegakan disiplin dan penataan pegawai," tuturnya.
Yuddy menambahkan, pemda bisa saja merekrut pegawai baru bila sudah melakukan penataan pegawai. Artinya, PNS yang berkualitas rendah dan tidak bisa ditingkatkan kompetensinya diikutkan ke dalam rasionalisasi.
"Masyarakat kita memang belum terbiasa dengan hal ini, namun kita harus mencontoh dari negara tetangga seperti Tiongkok yang memangkas jumlah PNS-nya hingga 60 persen. Dengan demikian cadangan devisa negara membesar dan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur," ulasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BAZNAS dan Ulama Palestina Perkuat Kerja Sama untuk Palestina
- InJourney Hadirkan Tarian Nusantara di TMII, Diikuti 500 Anak Dari Sabang Sampai Merauke
- Minta Eksepsi Aipda Robig Zaenudin Ditolak, JPU Tegaskan Dakwaan Sudah Sah dan Cermat
- KPK Periksa Komisaris PT Inti Alasindo Energy Terkait Kasus Korupsi PGN
- Eks Staf Ahli Pertanyakan Proses Laporan Dugaan Suap Pimpinan DPD RI ke KPK
- Prajurit TNI AL Sigap Mengevakuasi Warga Terdampak Banjir di Pesawaran Lampung