Menunggu Janji Beli Sapi
Sapi Dekil, Produksi Susu Turun Drastis
Jumat, 19 November 2010 – 07:43 WIB
SLEMAN - Janji pemerintah pusat untuk membeli ternak para pengungsi korban Merapi hingga kini tak juga ada kejelasan. Sejak dilontarkan janji tersebut paska letusan Merapi, kepastian kapan ternak akan dibeli pemerintah pusat tak juga didapat para peternak. Padahal, kini mereka dalam keadaan serba terhimpit dan berpotensi merugi. Pembelian sapi oleh para 'bakul dengan harga rendah mulai terjadi. Di tempat penampungan ternak Tlogoadi, hingga kini sudah ada sedikitnya 40 sapi yang dijual dengan harga sepertiga harga pasaran. Selain hal ini terjadi lantaran belum adanya kejelasan dari pemerintah soal janji pembelian sapi, penjualan sapi ke tengkulak juga terjadi akibat sudah mulai banyak sapi yang sakit dan tak produktif menghasilkan susu.
Hal ini dialami para peternak sapi perah. Mereka mengeluhkan tidak adanya kepastian pembelian sapi tersebut. Padahal, kondisi sapi-sapi milik peternak yang kini berada di tempat-tempat penampungan sudah semakin mempriihatinkan. Beberapa siantaranya sudah terserang penyakit mastitis (puting) dan penyakit kuku serta mulut.
"Saya terpaksa menjual sapi saya yang sudah induk dengan harga Rp 5,5 juta. Padahal harga jualnya bisa mencapai Rp 15 juta. Ini saya lakukan karena butuh uang untuk berbagai kebutuhan," ungkap Tri Suwarno, peternak sapi perah asal Dusun Boyong di tempat penampungan sapi Lapangan Tlogoadi, kemarin (18/11).
Baca Juga:
SLEMAN - Janji pemerintah pusat untuk membeli ternak para pengungsi korban Merapi hingga kini tak juga ada kejelasan. Sejak dilontarkan janji tersebut
BERITA TERKAIT
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan 600 Meter
- Ungkap Kasus TPPO, Polres Muara Enim Bekuk 1 Tersangka
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Wapres Silaturahmi dengan 3 Ribu Nasabah PNM Mekaar
- Korban Helen di BPR Fianka Tak Cuma Tukang Sayur, Polda Riau Bidik Tersangka Baru
- Polda Riau Mengerahkan 1.395 Personel untuk Pengamanan Pilkada 2024