Menunggu Keputusan Kemenpan-RB soal Formasi CPNS

jpnn.com, MINAHASA TENGGARA - Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra), Sulut, mengusulkan 425 formasi CPNS dalam seleksi CPNS 2018. Pasalnya, anggaran belanja pegawai hanya menyerap 32,3 persen dari APBD.

“Total untuk belanja pegawai tahun ini Rp 238,5 miliar. Hanya menyerap 32,3 persen dari total APBD Mitra yang mencapai Rp 738 miliar. Itu sudah termasuk gaji PNS, TKD, dan gaji DPRD,” sebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Mitra melalui Kabid Anggaran Yoldi Winerungan.

Di Minahasa Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Ferdinand Tiwa mengatakan, pihaknya mengusulkan 302 dari 350 rencana awal formasi CPNS ke pusat. Dia menyebut, usulan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan petunjuk teknis KemenPAN-RB.

“Pencabutan moratorium ASN belum berlaku di semua sektor. Petunjuk KemenPAN-RB, usulan hanya untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan teknis. Sedangkan yang lain belum. Kita mengusulkan 302 kursi, tergantung pusat berapa yang disetujui," terangnya.

Sedangkan untuk Minahasa Utara, kata Kepala BKPP Styvi Watupongoh, sudah mengajukan permintaan CPNS sebanyak 2.900. “Kami sudah mengirim permintaan CPNS dengan formasi penerimaan di pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis," katanya.

Di Bitung juga, sesuai hasil analisis BKPP masih membutuhkan tambahan PNS. Dari kajian diketahui sekira 2.155 PNS masih diperlukan. Hasil analisis ini sudah diserahkan ke KemenPAN-RB.

Menurut Kaban BKPP Franky Lady melalui Kabid Diklat Mutasi dan Pengembangan Aparatur Richard Wowiling, ditemui angka sekira 2.000 PNS yang masih dibutuhkan. “Pun usulan kebutuhan pegawai Pemkot Bitung ini sudah dimasukkan ke KemenPAN-RB,” katanya.

Sedangkan Pemkot Tomohon masih pesimis dengan rekrutmen CPNS tahun ini. Kepala BKPP Tomohon Daniel Pontonuwu mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut namun sudah melakukan pengusulan. “Tapi kewenangan pengangkatan CPNS murni keputusan pusat,” ucap Pontonuwu.