Menurut Bang Ray, Tak Elok Ada Pasukan TNI di Bawah Komando Polisi
jpnn.com, JAKARTA - Aktivis'98 Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan secara matang rencana penerbitan peraturan pemerintah (perpres) tentang pelibatan TNI dalam menangani kejahatan terorisme.
Ray mengingatkan hal tersebut karena pemberantasan terorisme menurutnya masuk ranah hukum sipil, di mana selama ini ditangani oleh kepolisian.
"Saya kira pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus ekstra hati-hati, karena memasuki wilayah sipil," ujar Ray di Jakarta, Jumat (14/8).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini juga beralasan, tugas utama TNI adalah pertahanan negara.
Karena itu, kurang tepat dilibatkan dalam perkara sipil.
Ray khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme hanya akan menimbulkan kesan profesionalisme TNI menjadi menurun.
Pasalnya, profesionalisme TNI selama ini sudah mendapatkan pengakuan baik di dalam maupun di luar negeri.
"Jadi, sangat penting untuk tidak mengorbankan profesionalisme TNI," katanya.
Ray Rangkuti menyoroti rencana penerbitan peraturan presiden (Perpres) pelibatan TNI dalam menangani kejahatan terorisme.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Warga Timor Tengah Selatan Serahkan Senjata & Peluru Aktif ke Korem Wira Sakti