Menurut JK, Ini yang Terjadi Jika Freeport Berhenti Investasi Di Indonesia, Masa Sih?
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal positif terkait keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua. Menurutnya, Indonesia tetap membutuhkan investor yang sudah lama berinvestasi.
Ini disampaikannya menyusul pernyataan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang mengatakan akan ada masalah besar jika kontrak perusahaan asal Amerika itu diputus pemerintah.
"Tentu pemerintah selalu ingin ada investasi. Presiden, menteri-menteri datang ke suatu negara kan undang investasi," ujar pria yang akrab disapa JK itu usai menghadiri acara IDI-ASOSAI Meeting with SAI Management and Key Stakeholders, di Jakarta, Rabu (9/12).
Menurut JK, akan sulit mengundang investor lain jika yang lama tidak dijaga kelangsungannya dengan baik. Meski begitu, JK belum menegaskan sikap pemerintah terkait perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia tersebut.
"Kalau undang investasi dari luar, tentu yang sudah ada kita jaga kelangsungannya. Kalau suatu investasi tidak kita jaga, gimana kita bisa undang investasi lain," kata JK.
Baca Juga: SIAP-SIAP, Luhut Panjaitan Bakal Lakukan Ini Jika Tak Dipanggil MKD
Sebagaimana diketahui, dalam kesaksiannya di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 3 Desember lalu, Maroef mengatakan akan ada masalah besar jika Freeport tidak diperpanjang kontraknya. Seperti masalah lingkungan dan keamanan.
Kontrak Freeport akan habis 2021. Sesuai undang-undang, pembahasan perpanjangan baru bisa dimulai dua tahun sebelum kontrak habis, yakni 2019. (flo/jpnn)
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal positif terkait keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua. Menurutnya, Indonesia tetap membutuhkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT
- Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani