Menurut Nazrul, Sri Mulyani Mestinya Tidak jadi Menkeu Lagi
jpnn.com, BANDA ACEH - Secara umum, susunan Kabinet Indonesia Maju yang sudah diumumkan Presiden Jokowi, Rabu (23/10), memperlihatkan optimisme, sehingga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Secara umum Kabinet Indonesia Maju ini memberi optimisme, karena dominan profesional, meskipun utusan partai tetapi mengutamakan kapasitas dan integritas," kata Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Z, ST MKes, di Banda Aceh, Rabu (23/10).
Namun, Nasrul menyayangkan ada beberapa menteri yang pernah menjabat pada masa kabinet kerja Pemerintahan Jokowi jilid satu, masih juga dipertahankan. Padahal, kinerjanya kurang bagus.
"Misalnya Menteri Keuangan masih tetap Sri Mulyani, padahal kinerja keuangan kita menunjukkan utang membengkak, pungutan pajak pada konglomerat macet, dan kemampuan bayar utang kita juga rendah," kata dia.
Nasrul juga berharap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabwo meneruskan kinerja menteri sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti.
Alasannya, menurut Nazrul, Susi berhasil mendorong optimalisasi laut untuk sumber pendapatan negara dengan memberikan tindakan tegas bagi kapal nelayan asing yang tidak memiliki izin memasuki wilayah laut Indonesia.
"Kita khawatir Pak Edhy masih butuh waktu belajar dalam pengelolaan sumber daya laut karena background beliau yang tidak pernah terdengar bicara tentang laut dan sumber daya yang ada di dalamnya," kata dia.
Nasrul juga berpandangan bahwa yang paling berisiko justru posisi Menteri Pertanian yang dijabat Syahrul Yasin Limpo. Menurut dia, kementerian ini mengelola isu terkait dengan pertanian bahwa ratusan juta rakyat Indonesia bergantung pada sektor tersebut.
Nazrul menyayangkan Presiden Jokowi menunjuk Sri Mulyani menjadi menkeu lagi di Kabinet Indonesia Maju.
- Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani, Budi Harjanto: Penyemangat bagi Kami
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- PPN Naik 12 Persen, Jauh Lebih Tinggi Dibanding Negara ASEAN Lain
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya
- Tarif PPN Resmi jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Relatif Rendah