Menurut Pengamat, Rini tak Disukai KIH dan KMP
jpnn.com - JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, mengatakan, menteri yang berpotensi memperluas konflik antara Presiden Joko Widodo dengan partai pendukung maupun oposisi, perlu di-reshuffle.
Igor mengatakan, banyak menteri kontroversial, salah satunya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. "Menteri Rini tidak disukai oleh pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun kubu KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Igor, Rabu (24/6).
Menurut Igor, KMP sudah marah sekali atas tindakan Rini Soemarno melakukan perjanjian utang dengan Pemerintahan RRC sebesar Rp 520 triliun lewat BUMN-BUMN. "Utang yang sedemikian besar dilakukan tanpa melewati persetujuan DPR," ungkap Igor.
Selain itu, Igor mengklaim mendengar kabar bahwa PDI Perjuangan lewat Sekjen Hasto Kristiyanto, sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi skandal dana Rp 48 trilyun untuk BUMN.
Menurut Igor, PDIP ingin dana tersebut masuk ke dalam saluran ekonomi kerakyatan seperti membeli perahu-perahu nelayan, membangun infrastruktur desa dan memberikan saluran pendanaan untuk Koperasi dan UKM.
Namun atas pengaruh Menteri Rini, dana BUMN itu dimasukkan dan dipaksakan ke dalam pos-pos anggaran BUMN meskipun banyak BUMN yang dirasa belum siap dalam penyerapan dana untuk proyek-proyek mereka.
"Potensi manfaat uang negara itu jelas dalam bahaya, karena sudah dikonversi dari dana negara menjadi dana bisnis, nantinya bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa," kata Igor.
Karenanya, Igor menyarankan agar Jokowi cermat membaca peta partai politik. Jangan sampai presiden terbawa arus petualangan politik orang-perorangan. "Karena justeru bisa menimbulkan instabilitas politik," kata Igor. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, mengatakan, menteri yang berpotensi memperluas konflik antara Presiden Joko
- Ini Strategi BAZNAS Jabar Mengurai Kemiskinan Ekstrem
- Anggota DPRD DIY Menolak Istilah Nataru
- Apa Kabar Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya?
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila
- Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Ini Alasannya
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos