Menurut Pentolan Buruh, Cara Ini Bisa Cegah PHK Besar-besaran
jpnn.com - JAKARTA--Pemerintah didesak segera melakukan langkah preventif dalam menangani ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pihaknya sudah mendapatkan berbagai laporan dari KSPI wilayah Tangerang, Bekasi, Karawang, Kalimantan Timur, bahwa dalam waktu dekat akan ada PHK sekitar 1.000 sampai 3.000 orang di masing-masing wilayah.
"Ini kejadian yang tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Pemerintah harus bergerak dengan memanggil pengusaha dan meminta mereka tidak merumahkan karyawan kalau sangat tidak terpaksa," tegas Iqbal di Jakarta, Rabu (30/9).
Bagi buruh, lanjutnya, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tidak dirasakan dampaknya. Sebab, pemerintah tidak berupaya menaikkan daya beli masyarakat.
"Kalau pemerintah ingin jaga daya beli masyarakat, turunkan BBM, turunkan tarif dasar listrik untuk industri, dan turunkan biaya logistik," sarannya.
Dengan penurunan TDL dan biaya logistik, menurut Iqbal, akan mengurangi beban operasional industri sehingga tidak perlu merumahkan buruh.
"Yang terjadi sekarang kan semuanya naik, akibatnya pengusaha ngos-ngosan. Karena tidak kuat dengan perlambatan ekonomi terpaksa PHK diambil sebagai jalan keluar," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Pemerintah didesak segera melakukan langkah preventif dalam menangani ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Menurut
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru