Menurut SDA, Romi Akan Jadi Bahan Candaan

SURABAYA - Ketua Umum PPP  Suryadharma Ali (SDA) mengatakan klaim M Romahurmuziy alias Romi sebagai Ketua Umum PPP yang terpilih secara aklamasi di Muktamar ke-8 di Surabaya, Jawa Timur, tidak akan diakui oleh partai politik lainnya di Indonesia. Bahkan, keberadaan Romi akan menjadi bahan tertawaan.
    
"Romi tidak akan diakui oleh partai lain sebagai ketua umum karena saya banyak mendengar Romi sudah menjadi bahan candaan dari partai-partai lain," kata SDA, saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10).
    
SDA menjelaskan, tidak pernah ada dalam sejarah politik di Indonesia, seorang sekjen yang diangkat oleh ketua umum melengserkan ketua umumnya.
    
"Langkah Romi menggelar muktamar untuk menasbihkan dirinya menjadi ketua umum itu lucu-lucuan dan menjadi tertawaan partai-partai lainnya. Masak ada sekjen pecat ketua umumnya dan menjadikan dirinya sebagai ketua umum," ujarnya.
    
Menurut SDA, kalau keberadaan Romy diakui maka ke depan, bisa saja Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menggelar kongres untuk melengserkan Megawati sebagai ketum, begitu juga Idrus Marham menggeser Aburizal Bakrie.
    
"Terkadang orang yang tidak bisa menahan syahwat  termasuk syahwat politik suka aneh-aneh tindakannya. Jadinya ditertawakan dan herannya dia tidak malu," pungkas SDA.
    
Dia pun menolak ajakan M Romahurmuziy untuk melakukan rekonsiliasi. Dia mengatakan pihaknya tetap akan melakukan muktamar sendiri untuk membentuk kepengurusan yang baru sebagai bentuk perlawanan.  "Udah gak ada lagi islah, saya justru harus melawan karena sudah melampuai batas," kata SDA.
    
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai menteri Agama itu mengatakan aksi Romy dkk sudah melampaui batas. Alasannya, Majelis Syariah sudah diabaikan karena telah menggelar muktamar. "(Dia) Tidak mengakui majelis syariah," katanya.
    
Tindakan lain yang melampuai batas kata SDA adalah berkaitan dengan pemecatan yang pertama dan  pelaksanaan Mukernas di Cisarua.

"Dia juga melanggar keputusan mahkamah partai dan majelis syariah. Dia melanggar perizinan Mabes Polri, dia juga tidak diberikan izin pelaksanan muktamar dari Polada Jawa Timur," katanya.
    
SDA menjelaskan Muktamar ke-8 yang digelar di Surabaya itu tidak sah. Menurutnya, penilaian serupa juga dinyatakan oleh Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair (Mbah Moen).  

"Keputusan majelis syariah tak ada yang diterima. Ini tidak pernah terjadi di lingkungan PPP," katanya.
    
Seluruh pimpinan majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong digelarnya muktamar yang dilaksanakan bersama-sama oleh dua kubu bertikai alias Muktamar Islah. Tanggal 19 Oktober 2014 dinilai sebagai waktu yang paling tepat untuk menggelar forum musyawarah tertinggi partai ini.
    
Mbah Moen sendiri berniat akan mempertemukan dua partai yang berseturu. Rencananya dua kubu akan dipertemukan untuk islah. Waktu yang dianggap tepat adalah 19 Oktober 2014. (awa/ind)