Menurut Tjahjo Kumolo, Ada Menteri Tak Patuh Perintah Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak melaksanakan visi misi presiden. Pembantu presiden ini malah berjalan sendiri.
Bukan hanya menteri, Tjahjo juga menyindir pejabat eselon 1 dan 2 yang menjabarkan visi misi presiden dengan pandangan berbeda sehingga jadi berseberangan.
Padahal seluruh menteri, pejabat eselon 1 dan 2 di pusat sampai daerah wajib melaksanakan visi misi presiden.
"Berkali-kali diingatkan, tidak ada visi misi menteri. Yang ada itu visi misi presiden. Menteri wajib melaksanakan visi misi presiden. Bukan visi misinya dia," kata Menteri Tjahjo, Sabtu (30/8).
Begitu juga dengan para pejabat eselon 1 dan 2. Wajib menjalankan visi misi presiden itu.
Bukan malah memperlambat capaian visi misi presiden.
Seluruh pejabat di daerah sampai pusat harus tegak lurus mengikuti kebijakan yang dicanangkan presiden selama lima tahun ke depan.
Untuk pemerintahan, kata Tjahjo, presiden menginginkan ada penyederhanaan birokrasi.
Yaitu pemangkasan eselon III, IV, V dan pengalihan 1,6 juta PNS dari jabatan administrasi ke fungsional.
Sedangkan untuk kelembagaan, dilakukan pembubaran terhadap lembaga-lembaga yang tidak relevan lagi.
"Kalau ada menteri dan pejabat eselon 1 dan 2 yang tidak setuju dengan itu, ya lebih baik berada di luar. Tunggu saja sampai 2024 sampai pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin selesai," tandasnya. (esy/jpnn)Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyebutkan ada menteri yang tidak menjalankan visi misi Presiden Jokowi, siapa ya?
- Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Jokowi: Hehee...
- Hasto Tersangka Seminggu setelah Jokowi Dipecat PDIP, Apa Kaitannya?
- Bendungan Hasto
- 5 Berita Terpopuler: Cek Fakta, Benarkah Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Begini Penjelasannya
- KPK Sengaja Tetapkan Hasto Tersangka Setelah Jokowi Lengser, Begini Analisis IPW
- Mantan Pegawai: Jangan Cuma Hasto, KPK juga Harus Proses Keluarga Jokowi