Menyingkap Misteri Kabinet Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpih 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) masih menyimpan teka-teki soal perekrutan menteri dari kader partai politik. Seperti diketahui, Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) sudah merilis struktur kabinetnya yang terdiri dari 18 profesional murni dan 16 profesional partai (baca jatah kursi untuk partai politik).

Cukup. Ya, baru sampai di titik itu saja Jokowi mengungkap seperti apa kabinetnya. Berapa keterwakilan perempuan, apa nama kabinetnya, atau bahkan soal bayangan orang parpol yang akan direkrut harus lepas jabatan di partai atau tidak, Jokowi masih misterius. Tim Transisi yang selama ini dicap sebagai kepanjangan tangan Jokowi-JK pun, mengaku tak tahu apa yang sesungguhnya ada di benak Jokowi.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengaku belum bisa memastikan apakah ke 16 menteri dari unsur parpol yang akan dipilih Jokowi-JK harus menanggalkan jabatannya di partai politik. Sebab, Tim Transisi juga tak tahu, apakah sosok yang akan direkrut itu pimpinan atau hanya anggota biasa parpol.

"Kan kita belum tahu, apakah yang jadi menteri itu dari unsur pimpinan atau anggota biasa," kata Hasto di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/9) malam.

Ia mengatakan, secara umum Jokowi menginginkan kader yang terpilih nantinya tidak lepas sama sekali dari parpol. Dalam realitas politik sebagaimana diatur Undang-Undang Partai Politik, menyebutkan bahwa organisasi politik itu merupakan inkubator pemimpin Indonesia. 

Hasto juga tak sependapat dengan anggapan seolah-olah orang parpol tak layak dipilih menjadi menteri. Menurutnya, orang partai juga layak menjadi menteri dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya, mempunyai karakter, profesional, kompeten, bersih dari perilaku korup dibuktikan keterangan dari aparat penegak hukum, tidak pernah melanggar HAM berat, loyal dan mempunyai moralitas yang baik di masyarakat. 

"Jadi bagaimana caranya nanti parpol menseleksi nominasi menteri dengan karakter profesionalnya dan dibenturkan dengan karakter Pak Jokowi, lalu nanti ada uji loyalitas. Loyalitas harus kepada presiden dan program rakyat bukan kepada parpol," ujarnya.

Kemudian, ada seleksi HAM bahwa yang dimunculkan bukan orang yang mengalami pelanggaran HAM. Lalu kemauan dan keinginan untuk memperkuat rezim anti korupsi yang disiapkan KPK dan PPATK. "Jadi tanggungjawabnya akan semakin besar, ketika parpol mengajukan nama itu," kata Hasto.