Menyulap Areal Bekas Tambang Jadi Pasar Ramah Lingkungan

Khusus Desa Gari yang secara geomorfologi merupakan dataran karst, dan telah ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung hidrologi dan ekologi, aktivitas tambang ilegal telah mengakibatkan rusaknya bentang alam.

Upaya pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan kegiatan pertambangan di kawasan ini telah berdampak pada hilangnya mata pencaharian.

"Arahan Presiden Joko Widodo tegas, penertiban tambang rakyat harus diikuti dengan alih mata pencaharian. Dan pembukaan pasar ramah lingkungan di Desa Gari, akan menjadi percontohan dan dikembangkan pada kawasan lainnya," katanya.

Untuk kegiatan tambang rakyat yang berada di kawasan hutan dapat dilakukan alih mata pencaharian melalui skema perhutanan sosial, yang meliputi kemitraan kehutanan, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat.

Guna mendampingi masyarakat, KLHK menjalin kerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga saat ini tercatat sebanyak 70 warga Desa Gari telah mengajukan permohonan untuk berdagang di lokasi bekas tambang.

''BUMDes sebagai pengelola Pasar Ekologis dapat menjadi percontohan penciptaan unit usaha bidang lingkungan hidup. Diantaranya dengan upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan gerakan perbaikan lingkungan, serta sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Karena itu ia mendorong agar unsur BUMDes terus melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan pasar ramah lingkungan. Tak lupa Menteri Siti Nurbaya juga mengajak pihak swasta untuk dapat bermitra melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Tujuannya agar dapat membantu pengembangan model pemulihan dan bermitra dengan BUMDes untuk pengembangan pasca pemulihan. (rls/jpnn)