Menyusun Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN Dalam Tata Kelola

a. PPHN dapat menjadi pedoman nasional agar desentralisasi tetap sejalan dengan visi pembangunan negara.

b. Standarisasi kebijakan nasional yang wajib diikuti oleh daerah untuk memastikan pemerataan pembangunan.

c. Memperkuat pengawasan dan akuntabilitas terhadap kebijakan desentralisasi untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang.

2. Otonomi Daerah

Permasalahan utama:

a. Ketidaksesuaian regulasi pusat dan daerah.

b. Ketergantungan daerah pada dana pusat.

c. Konflik antara pusat dan daerah dalam kewenangan pengelolaan sumber daya.