Menyusun Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN Dalam Tata Kelola

c. Kualitas pelayanan publik yang tidak merata. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya kapasitas SDM.

Urgensi PPHN untuk mengatasi permasalahan pemerintahan daerah dan desa:

a. PPHN dapat mengatur koordinasi dan sinergi kebijakan daerah (provinsi-kabupaten/kota-desa/kelurahan) maupun antar daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

b. PPHN dapat menekankan reformasi tata kelola pemerintahan daerah, termasuk aturan untuk mencegah politik dinasti dan nepotisme.

c. PPHN dapat mengatur standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh setiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah.

Oleh karena itu, beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian disini adalah:

1. Adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan otonomi yang sehat;

2. PPHN juga harus berfungsi agar bisa mencegah ketimpangan pembangunan antar daerah, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada dana pusat;