Mepet, Tak Mungkin Revisi UU Pemilu
Selasa, 11 Juni 2013 – 23:41 WIB
JAKARTA – Mahalnya biaya politik disebut menjadi salah satu penyebab maraknya aksi korupsi yang dilakukan sejumlah anggota parlemen dan kepala daerah. Karena itu dinilai perlu ada perbaikan materi Undang-Undang Pemilu.
Namun mengubah UU tersebut menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Noviantika Nasution, tentu tidak mudah. Apalagi di masa-masa menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, tentu sangat tidak memungkinkan dilakukan.
“Makanya saya kira hal ini menjadi tanggung jawab calon anggota legislatif yang nantinya terpilih. Karena UU yang ada memang perlu kita benahi agar pemilu dengan biaya tinggi berubah menjadi pemilu yang murah," ujar Noviantika di Jakarta, Selasa (11/06).
Menurutnya, caleg tidak cukup hanya berjanji. Karena terbukti para caleg yang maju dalam Pemilu 2009 lalu, juga telah berjanji untuk tidak korupsi. Namun kenyataannya justru korupsi yang dilakukan semakin masif.
JAKARTA – Mahalnya biaya politik disebut menjadi salah satu penyebab maraknya aksi korupsi yang dilakukan sejumlah anggota parlemen dan kepala
BERITA TERKAIT
- Akun Medsos PJ Bupati Temanggung Diserang Warganet: Stop Cawe-Cawe
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Prabowo Seorang Kesatria, Harus Tegas Hadapi Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum