Merapat ke PAN Lantaran Kecewa dengan SBY
Wacana Konfederasi Partai Politik
Kamis, 15 Juli 2010 – 19:12 WIB
JAKARTA - Pengamat Politik dari Geschelschaft fuer Technische Zeichen (GTZ), Cecep Effendy mensinyalir menguatnya wacana konfederasi partai politik menjelang pembahasan revisi UU Parpol dan Penyelenggara Pemilu bisa dijadikan indikator kekecewaan partai kecil terhadap Partai Demokrat yang dalam pilpres 2009 lalu solid mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain soal bargaining position, motivasi yang tidak kalah pentingnya adalah soal jabatan yang saat ini ada dalam genggaman Ketua Umum Partai PAN Hatta Radjasa. "Hatta saat ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian. Jadi konfederasi itu sangat mungkin membuka celah bagi partai kecil untuk dapat akses ke sumber-sumber perekonomian," tegasnya.
"Sangat masuk akal jika barisan partai politik yang gagal masuk DPR merespon gagasan konfederasi yang diusung oleh partai menengah PAN karena pengalaman pahit setelah mendukung Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu ternyata tidak memberikan manfaat politik apapun bagi partai kecil. Jadi ini semacam kekecewaan terhadap SBY," kata Cecep Effendy, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (15/7).
Diliriknya partai menengah seperti PAN dan PKB sebagai tempat bermuaranya konfederasi, lanjut Cecep Effendy, pada dasarnya bukan atas argumentasi kesamaan ideologi partai. "Alasanya cukup terang, yakni soal daya tawar sebab 'konfederasi terselubung' parpol kecil dengan partai besar seperti Demokrat pada Pemilu 2009 lalu ternyata tidak mmendatangkan manfaat," ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat Politik dari Geschelschaft fuer Technische Zeichen (GTZ), Cecep Effendy mensinyalir menguatnya wacana konfederasi partai politik
BERITA TERKAIT
- MK Hapus Aturan Presidential Threshold, Said PDIP Singgung Syarat Kualitatif Capres-Cawapres
- Agus Widjajanto Sebut Ada Dorongan agar Mbak Tutut Kembali Bergabung ke Partai Golkar
- KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri di Tahun Politik 2024
- Sahroni Apresiasi Kinerja Polri Menjaga Keamanan Malam Tahun Baru
- Golkar Terkejut dengan Putusan MK Soal Presidential Treshold, Tidak Seperti Biasa
- MK Hapus Presidential Threshold, Ketua Komisi II: Babak Baru Demokrasi Indonesia