JPNN.com 
Merasa Dianaktirikan, Sekolah SPK Menolak Pengenaan PPN
Sabtu, 18 September 2021 – 12:41 WIB
Haifa Segeir selaku ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Foto tangkapan layar
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberadaan SPK yang membantu peningkatan investasi asing. Ditambah lagi keberadaan SPK mencegah siswa-siswi sekolah ke luar negeri untuk mendapat pendidikan berkualitas sehingga membantu devisa negara.
"Kami dukung upaya pemulihan ekonomi tetapi caranya jangan begini. Apabila badan hukum pendidikan diputuskan harus juga dikenakan PPN maka seharusnya hal ini diterapkan tanpa diskriminasi dan dengan mempertimbangkan jumlah pendapatan dan pengeluaran," tutupnya. (esy/jpnn)
Perhimpunan sekolah satuan pendidikan kerja sama (SPK) menolak kebijakan menkeu yang mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad
BERITA TERKAIT
- Patuhi Aturan Pajak Terbaru, INDODAX Berharap Kripto Dikecualikan dari PPN
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Sebut PMK PPN Membingungkan, Misbakhun Sarankan agar Dirjen Pajak Tinggalkan Jabatan
- Misinformasi Soal Kenaikan PPN Dikhawatirkan Malah Bisa Menaikkan Harga
- Efek PPN 12 Persen, 3 Jenis Kredit Perbankan Ini Bakal Naik
- Simak Perincian & Perhitungan Barang yang Kena PPN 12 Persen
