Merasa Dirugikan, BUMN Ogah Lepas Lahan Eks HGU PTPN II

Berapa luas lahan yang masih ada tanaman milik PTPN II tapi tak diusulkan diperpanjang HGU-nya itu? Zamkani mengaku lupa. Yang pasti, katanya, berapa pun luasnya, jajaran direksi PTPN II punya tanggung jawab untuk mengelola dan menyelamatkan aset itu.

Masalah makna pelepasan aset lahan itu sendiri, menurut Zamkani, juga belum ada persamaan persepsi. Menurut versi Kementerian BUMN, jika HGU habis, tidak serta merta lahan itu menjadi milik masyarakat atau milik negara cq pemda. Jika PTPN II sebagai pihak lama yang mengelolanya masih mau, maka HGU diperpanjang lagi untuk PTPN II.

Namun Zamkani tidak memungkiri, jika sudah ada putusan pengadilan yang bersifat incrach yang memerintahkan lahan itu dilepaskan, maka Kementerian BUMN juga akan melepaskannya. "Tapi kewenangan izin pelepasan harus lewat RUPS. Kalau memang ada putusan pengadilan, apa boleh buat," ujarnya.

Dikatakan, masalah lahan ini semakin rumit, lantaran ada sebagian yang sudah dikuasai pihak ketiga. "Bahkan saya dengar ada yang sudah diperjualbelikan. Memang rumit kasus di sana. Ada yang mengklaim itu tanah nenek-moyangnya, tanah adat, macem-macem lah," imbuhnya.