Merasa Jadi Korban, PDIP Desak Kasus Besar Dituntaskan

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memberi catatan kritis terhadap penegakan hukum selama 2011. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu justru  merasa menjadi korban penegakan hukum di Indonesia yang masih tebang pilih.

Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum menunjukkan komitmen pada prinsip hukum yang berkeadilan. "Penegakan hukum masih bersikap tebang pilih dan menjadi alat kekuasaan belaka," kata Tjahjo saat memberi sambutan pada paparan Catatan Akhir Tahun 2011 Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP di Jakarta, Rabu (28/12).

Menurut Tajhjo, banyak kader PDIP di eksekutif maupun legislatif yang menjadi korban penegakan hukum yang tebang pilih. Disebutkannya, di  berbagai daerah banyak kepala daerah asal PDIP yang diperkarakan oleh aparat penegak hukum.

Demikian pula dengan kader PDIP di di legislatif yang dipidana. Sebut saja kader banteng yang dipidana terkait kasus cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS) BI tahun 2004 yang dimenangi Miranda Gultom. "Belasan teman-teman kami menjadi korban penegakan hukum yang tebang pilih," ucap Tjahjo.