Merasa Kecolongan, Marzuki Minta Sekjen DPR Buka-Bukaan

"Sekjen harus membuka itu kalau prosedurnya dijalankan. Ini menyangkut pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dan transparansi yang kita canangkan bersama,” ujar Marzuki.

Tak hanya itu, Marzuki mengaku sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit seluruh proyek di DPR. "Saya tidak tahu siapa yang bermain dalam hal ini. Saya pikir BPK harus aktif mengaudit, apakah sudah sesusai standar gedung negara?" cetusnya.

Menurutnya, masyarakat juga harus tahu mengapa anggaran untuk renovasi itu bisa sampai Rp20 miliar. “Masyarakat juga harus tahu kenapa membeli produk dari luar yang harganya mahal, apa tidak ada produk dalam negeri yang kualitasnya baik dan harganya murah," katanya.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso juga mengatakan, Sekjen DPR harus transparan untuk menjelaskan permasalahan itu. "Saya perintahkan harus ada transaparansi yang penuh untuk jelaskan ini. Praduga saya ini sudah sesuai prosedur. Tapi, kalau tidak sesuai prosedur periksa saja," katanya, Kamis (12/1), di Jakarta. (boy/ara/jpnn)