Merasa Punya Gengsi & Harga Diri, Demokrat Tak Akan Minta Jabatan Menteri ke Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) belum menentukan sikap politiknya ke depan pasca-perhelatan Pemilu 2019. Namun, kabar santer menyebut partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu akan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf).
Tak sekadar dikabarkan bakal mendukung pemerintahan, PD juga akan memperoleh jatah kursi menteri di pemerintahan mendatang. Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) PD Agus Harimurti Yudhoyono yang juga putra sulung SBY disebut-sebut akan menjadi menteri.
Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PD Didi Irawasi Syamsuddin menyatakan, partainya menjunjung tinggi etika. Sebagai partai yang ikut mengusung Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno di Pilpres 2019, PD tak akan meminta jatah kursi menteri ke Presiden Jokowi.
“Yang pasti jabatan-jabatan apa pun itu enggak boleh meminta-minta. Ada harga diri, ada gengsi,” ujar Didi kepada wartawan, Sabtu (20/7).
BACA JUGA: Pertemuan AHY dengan Jokowi untuk Minta Jabatan?
Namun, kata Didi, PD siap menyodorkan kadernya jika dibutuhkan oleh Presiden Jokowi. Hal itu demi sumbangsih PD untuk ikut mengelola pemerintahan selama lima tahun ke depan.
“Kami melihat ke depan kalau memang diperlukan, tetapi ini sepenuhnya hak prerogatif presiden. Demokrat siap dalam posisi apa pun,” katanya.
Didi menambahkan, PD juga tidak berharap berlebihan untuk bisa menempatkan kadernya di pemerintahan Jokowi - Ma’ruf. Karena itu Demokrat juga siap menjadi oposisi.
Wakil Sekretaris Jenderal PD Didi Irawasi Syamsuddin menyatakan, partainya menjunjung tinggi etika sehingga tak akan meminta-minta demi kursi menteri di kabinet Jokowi.
- Anggap Kenaikan PPN 12 Persen Prorakyat, Marwan Cik Asan: Ini Keputusan Tepat
- PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Jubir PD: Prabowo Berpihak pada Rakyat Kecil
- Prabowo Ketemu Para Ketum Parpol, PPN 12 Persen Dibatalkan?
- Kenang 20 Tahun Tsunami Aceh, Mentrans Iftitah: Momen Penting dalam Bangun Indonesia
- Natal 2024: Prabowo Renovasi Gereja di Kawasan Transmigrasi Salor Papua Selatan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah