Merasa Tekor, Puluhan Kades Ogah Mencalonkan Lagi

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sadar Subagyo mengatakan selama kunjungan kerja ke daerah pemilihannya (Dapil), Jawa Tengah VIII ditemukan banyak ketimpangan sosial yang tidak pernah tersentuh oleh aparatur kabupaten dan ketidakadilan yang struktural.

Salah satunya adalah kesalahan struktural bentuk desa "janggolan." Janggolan adalah pemberian hasil panen dari warga untuk perangkat desa. Bentuk pemberian itu sebagai ganti lantaran warga tidak mampu memberikan tanah "bengkok" untuk penghidupan aparat desa. "Akibatnya, rakyat malah dibebani untuk menggaji kepala desa dan perangkatnya. Ini sungguh tidak adil,” kata Sadar Subagyo, dalam rilisnya dari Banyumas, kepada JPNN Rabu (2/1).

Sampai saat ini, anggota Komisi XI DPR ini mengaku sudah mengunjungi 40 desa di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Dapil Jateng VIII mencakup Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan dan 331 desa, dan Kabupaten Cilacap terdiri 25 kecamatan dan 380 desa. “Setelah dari Kabupaten Banyumas, akan dilanjutkan ke desa-desa di Kabupaten Cilacap,” ungkapnya.

Disarankannya, desa-desa yang masih menerapkan "janggolan" ini dijadikan kelurahan saja sehingga semua perangkat desa otomatis menjadi tanggungan negara.