Mercy Barends Buka-bukaan soal Kondisi Pendidikan di Daerah 3T

"Sampai kapan pun, bahkan sampai lautan Indonesia mengering, ketimpangan pembangunan akan tetap terjadi jika kita tidak memasukkan karakteristik laut sebagai variabel dalam administrasi pelayanan publik. Formula daratan yang diterapkan untuk daerah kepulauan sangat tidak adil," tegasnya.

Sebagai solusi, Mercy Barends yang juga Politisi PDI Perjuangan tersebut mengajukan beberapa rekomendasi, di antaranya rekonstruksi ulang mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sekitar Rp 700 triliun.

Dari jumlah tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mengelola sekitar Rp 32 triliun. Oleh karena itu, perlu dilakukan redistribusi prioritas dengan menempatkan program Wajib Belajar 13 tahun sebagai agenda utama.

Kemudian, memasukkan luas laut sebagai variabel dalam distribusi anggaran, sehingga daerah kepulauan mendapatkan keadilan dalam transfer dana pusat. Ini akan membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan, termasuk sektor pendidikan.

"Meningkatkan transparansi dan efisiensi pengawasan, baik dalam pengelolaan data maupun anggaran, untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak di lapangan," ungkap dia.

Kendati demikian, Mercy mengapresiasi hasil rapat Panja Pendidikan Daerah 3T dan Daerah Marginal, di mana seluruh rekomendasi tersebut berhasil masuk dalam kesimpulan rapat. (mcr10/jpnn)