Merdeka Belajar jadi Merek Dagang, Pengamat: Implikasinya ke Hukum

Merdeka Belajar jadi Merek Dagang, Pengamat: Implikasinya ke Hukum
Pengamat Pendidkan dari Taman Siswa Darmaningtyas saat diskusi daring. Foto: tangkapan layar/mesya

Dikatakan, jika itu sesuatu yang sifatnya milik publik tetapi kemudian dipakai untuk produk suatu perusahaan implikasinya cukup luas.

Sebab, siapapun yang pakai istilah Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka akan kena saksi hukum. Ini salah satu sisi negatif dari kapitalisasi ilmu pengetahuan dan sangat dikhawatirkan.

"Ini perlu dijelaskan oleh Founder PT Sekolah Cikal sebagai pemegang merek dagang Merdeka Belajar," tegasnya

"Bisa saja Founder Sekolah Cikal tidak mengambil royalti. Mungkin saat konsep Merdeka Belajar ditawarkan kepada Mendikbud Nadiem dan diterima. Kalau cuma sebatas itu mungkin tidak masalah. Yang jadi masalah ketika diterimanya itu kemudian perusahaannya mendapatkan kompensasi dari dana APBN," sambungnya.

Menurut Tyas, substansi Merdeka Belajar Ki Hadjar Dewantara adalah pendidikan itu harus memberikan kebebasan kepada minat dan bakat murid. Butet Kertarajasa, salah satu lulusan Taman Siswa. Taman Siswa itu dibuat menyenangkan.

Murid-murid bisa memilih kegiatan sesuai bidang yang diminati. Sedangkan guru hanya jadi pamong karena khusus ngemong keinginan dan minat siswa.

"Jadi sekolah itu jadi taman belajar yang menyenangkan," tandasnya. (esy/jpnn)

Darmaningtyas ikut mengomentari polemic Merdeka Belajar yang sudah menjadi merek dagang PT Sekolah Cikal.


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News