Mereka yang Dulu Menolak Jokowi Seharusnya Tetap di Luar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi menepis tuduhan terjadi ketegangan di antara partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang dikait-kaitkan dengan posisi jaksa agung. Dia menegaskan bahwa kalau ada sedikit perbedaan pernyataan, itu adalah hal biasa.

“Nah, saya ini heran orang mengatakan tegang di koalisi, padahal tidak ada suasana seperti itu yang terjadi. Kalau ada terjadi sebuah pernyataan yang sedikit berseberangan di antara parpol koalisi, tidak ada hubungan dengan persoalan jaksa agung,” kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut dia, salah kalau ada orang atau media massa yang menghubung-hubungkan persoalan tersebut. Sebab, tegas dia, tidak pernah ada ketegangan di koalisi terkait persoalan posisi jaksa agung ke depan.

“Tidak ada sama sekali, tetapi itu adalah bagaimana kami melihat hal yang baik dalam memimpin ke depan,” katanya.

BACA JUGA: Gerindra Jangan Takut Ditinggal Pendukung jika Gabung ke Barisan Jokowi

Dalam perspektifnya, ke depan harus ada partai koalisi yang memerintah, dan yang berada di luar pemerintahan. Karena itu, dia mempersilakan partai yang dulu telah membuat narasi mengerikan, untuk bertanggung jawab dengan tetap berada di luar pemerintahan. Menurut dia, tidak perlu semua partai berada di dalam koalisi pemerintahan.

“Mereka yang dulu tidak setuju kepada Pak Jokowi seharusnya tetap menjadi partai yang berada di luar. Seperti itu yang baik. Kalau tidak, yang rugi siapa? Ya rakyat,” ujarnya.

Karena itu, dia sekali lagi menepis tudingan bahwa ada ketegangan di koalisi, yang disebabkan karena posisi jaksa agung dan lainnya. Taufiqulhadi menegaskan, yang menentukan posisi apa pun di kabinet adalah Presiden Jokowi. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak prerogatif.