Mereka yang Ingin Perubahan, Diasingkan hingga Dianggap Pengkhianat
jpnn.com, BATAM - Program relokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menyisakan masalah hak asasi manusia (HAM) bagi mereka yang pro maupun kontra. Sudah banyak narasi yang memunculkan pihak yang bertahan atas kampungnya. Namun, bagi mereka yang menerima relokasi, ternyata tak lebih parah penderitaannya. Padahal visi mereka hanya satu, ingin hidup yang lebih baik.
Seperti Juliana, warga Kampung Pasir Panjang, Kecamatan Sembalung, Pulau Rempang. Dia harus menerima hukuman sosial karena menerima program relokasi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Janda tiga anak itu diasingkan dari kampung halamannya bahkan dianggap pengkhianat oleh warga setempat.
Perempuan yang karib disapa Yana ini tak bisa berbuat banyak. Yana sudah berpisah dari suaminya sejak 2019. Menjadi seorang janda di kampung tentu tidak mudah. Yana tak bisa banting setir bernelayan seperti mata pencarian yang dilakukan pria di sana. Bertani pun, Yana tak punya lahan yang cukup.
Sejak 2019 menjanda hingga saat ini, Yana berjuang sendiri. Tak ada yang membantunya. Tiga anaknya, ikut pada Yana. Padahal, Yana di kampung itu bukan orang sembarangan. Dia tokoh masyarakat. Ketua RT dua periode, sejak 2016 hingga 2020. Di eranya-lah, listrik masuk kampung. Di eranya juga musala, lapangan olahraga, hingga fasilitas lainnya terbangun.
Setelah tak menjadi RT sejak 2020, Yana pun memilih bekerja di kota. Tiga anaknya harus diberi makan, pendidikan, hingga pakaian yang layak.
"Selama ini, saya pulang pergi dari rumah ke Pasar Jodoh Batam setiap hari. Saya bekerja di pasar itu," kata Yana dengan wajah lesuh saat ditemui di Kota Batam, Selasa (1/3).
Jarak antara rumahnya dengan Pasar Jodoh hampir 70 km. Itu dia tempuh dengan sepeda motornya lebih dari sejam. Tergantung dengan kondisi lalu lintas. Bukan hal yang mudah bagi perempuan kelahiran 1991 itu.
Janda tiga anak itu diasingkan dari kampung halamannya bahkan dianggap pengkhianat oleh warga setempat.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah