Catatan Ketua MPR RI
Merespons Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan: Tak Ada Pilihan Lain Bagi ASEAN!

Sebagaimana diketahui, sejak 1947, Tiongkok mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayahnya.
Tiongkok kemudian mempertegas klaim itu dengan membuat sembilan garis putus-putus (the nine-dash line).
Tindakan Tiongkok itu ditentang oleh sejumlah anggota ASEAN.
Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga mengklaim sebagian dari Laut China Selatan sebagai wilayah mereka.
Salah satu indikator tentang eskalasi ketegangan di Laut China Selatan bisa dibaca dari pernyataan pemimpin Tiongkok, Presiden Xi Jinping.
Dalam forum pertemuan Komisi Keamanan Nasional Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini, Presiden Xi meminta para pejabat tinggi keamanan nasional-nya untuk memikirkan skenario terburuk dan bersiap menghadapi ‘lautan badai’.
"Kompleksitas dan kesulitan masalah keamanan nasional yang kita hadapi sekarang telah meningkat secara signifikan," kata Xi pada pertemuan itu.
Bukan isu baru jika para pemimpin Tiongkok di Beijing selalu tidak nyaman karena merasa lingkungan internasional menunjukan perilaku kurang bersahabat.
ASEAN harus mengerahkan kekuatan militernya mengantisipasi dan menyusun beragam strategi yang diperlukan untuk merespons situasi terburuk di Laut China Selatan
- UI Tidak Undang TNI Hadir ke Acara Mahasiswa di Pusgiwa
- Tarif Tarifan
- GM FKPPI Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi di Tengah Transformasi Peran TNI
- Diskusi UU TNI di Kampus, Pangdam I/BB: Kami Terbuka terhadap Kritik
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Bea Cukai dan TNI Memperkuat Sinergi Pengawasan yang Solid di Yogyakarta dan Nunukan