Merespons Instruksi Presiden Soal Kendaraan Listrik, Bupati Sumenep Lakukan Ini

jpnn.com, SUMENEP - Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyatakan sudah melakukan perencanaan dalam ABPD perubahan untuk menganggarkan pengadaan mobil listrik.
Dia mengatakan hal itu sebagai respons atas Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional.
Tidak hanya itu, Achmad Fauzi mengatakan setelah keluar inpres tersebut, pihaknya berinisiatif untuk segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang sepeda motor listrik.
"Saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep juga sudah mengeluarkan Perbup No 87 tahun 2022 yang isinya mengatur tentang penggunaan kendaraan motor berlistrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas pemerintah Kabupaten Sumenep," kata Achmad Fauzi dalam keterangannya, Rabu (23/11).
Dia juga menyebutkan pihaknya juga sudah melakukan proses uji coba untuk pengadaan sepeda listrik bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep.
"Sudah dilakukan uji coba untuk bagian pemerintah Kabupaten Sumenep, juga beberapa OPD diberikan satu sepeda motor listrik," lanjutnya.
Politikus PDI Perjuangan itu berkomitmen tidak hanya menganggarkan sepeda motor listrik untuk keperluan operasional ASN ketika mengantar surat dari kantor ke kantor, tetapi untuk mencapai lebih kepada tujuan instruksi presiden.
"Tujuan dari pengadaan sepeda motor listrik yaitu lebih kepada efisiensi, ketahanan energi, nol emisi karbon untuk menciptakan lingkungan sehat," pungkas Fauzi. (mcr8/jpnn)
Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengeluarkan Perbup Nomor 87 Tahun 2022 menindaklanjuti instruksi presiden soal kendaraan listrik.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Peringatan Keras Presiden Prabowo kepada ASN, Seluruh PNS dan PPPK Harus Paham
- Gubernur Sulut Bakal Tangkap ASN yang Berkeluyuran Saat Jam Kerja
- Peserta Aksi Nasional 18 Maret Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024 Makin Banyak, Menyala!
- Semoga Inpres Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Isinya Bukan Penundaan
- ASN Kemdiktisaintek Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran
- Pemprov Jateng: ASN Tidak Mudik, Jadi Tidak Perlu WFA