Merespons Lonjakan Kasus COVID-19, FPPP Minta Pemerintah Melakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PPP DPR RI meminta keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengoordinasikan pola penanganan Covid-19 menyusul lonjakan kasus positif virus Corona di sejumlah daerah.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan kebijakan umum penanganan Covid-19 di masing-masing daerah harus dibuat sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah.
"Hal ini penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan," kata Achmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Minggu(20/6).
Dia mencontohkan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewacanakan lockdown, sementara di daerah lain ada yang menerapkan PSBB dan PPKM.
"Hal ini jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," lanjutnya.
Pria yang beken disapa dengan panggilan Awiek itu juga meminta setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesiapan infrastruktur di daerah, dan melakukan sosialisasi dengan baik.
"Contohnya penyekatan di Suramadu yang menyebabkan antrean panjang. Jelas ini membahayakan dan serta mempengaruhi daya tahan jembatan," jelas pria yang juga menjabat wakil ketua Baleg DPR RI itu.
Awiek menyarankan perlu diberlakukan kembali kebijakan work from home (WFH) lantaran lonjakan kasus Covid-19 dari klaster perkantoran makin tinggi.
Fraksi PPP DPR meminta pemerintah melakukan langkah-langkah ini menyusul lonjakan kasus Covid-19.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?