Merespons Mutasi Perwira Polri, Pengamat: Harus Sesuai Kebutuhan, Bukan Pesanan Politik
“Publik akan berasumsi dan pasti akan menghubungkan dengan persiapan pengamanan Pemilu. Asumsi itu hal yang wajar,” ungkap Bambang.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap total 535 anggota Korps Bhayangkara dari tingkat Perwira Tinggi (Pati) hingga (Pamen). 67 di antaranya rotasi Kapolres di seluruh Indonesia. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo.
Dari ratusan mutasi tersebut, ada dua nama yang menarik, imbuh Bambang.
“Promosi mantan ajudan presiden Jokowi, Irjen Jhonny Edison Isir, sebagai Kapolda Papua dan Brigjen Ade Vivid sebagai Wakapolda DIY,” ujar Bambang.
Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi ratusan personel tersebut.
"Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purnabakti," ujar Dedi.
Kelancaran Pemilu
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai mutasi besar-besaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) menjelang Pemilu 2024 sebagai penerapan kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (sistem merit).
Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan rotasi dan mutasi di tubuh Polri harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ada pesanan politk.
- Tokoh Buruh Tolak Wacana Polri di Bawah TNI
- Anggota DPR yang Sebut Polri Cawe-cawe di Pilkada 2024 Diberi Teguran
- Komisi III Ingin Sanksi Penyalahgunaan Senpi oleh Polisi Tak Cuma Etik, tetapi Pidana
- Irwasum & Kompolnas Bahas Kerja Sama & Penguatan Pengawasan Internal Polri
- Adrianus Meliala: Tidak Mungkin Juga Polisi Itu Benar Semua
- Mendagri Tito Keberatan dengan Usulan Polri di Bawah Kemendagri