Merespons Polemik BMAD Ubin Keramik Porselen, Pengamat Minta Pemerintah Mengkaji Ulang

Menurut Surokim, apabila kebijakan pengenaan BMAD 200 persen atas ubin keramik porselen asal Tiongkok itu menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat, maka pemerintah harus meninjau atau mengkaji ulang supaya dampaknya tidak makin meluas.

Bila perlu, lanjut Surokim, pemerintah melakukan kajian ulang atas hasil rekomendasi dari KADI dengan data yang kredibel, lalu membukanya ke publik supaya mendapat pemahaman serta dapat menerima alasan yang kuat sehingga tidak merasa keberatan.

“Selain itu dalam kondisi force major harus bisa mengambil keputusan secara cepat agar opini publik tersebut tidak jatuh dan jika memang itu dirasa memberatkan maka perlu dikaji ulang,” urainya.

Surokim meyakini Presiden Jokowi akan mempertimbangkan suara rakyat dengan berhati-hati mengeluarkan suatu kebijakan yang sensitif di akhir jabatannya tersebut, apalagi mengenai BMAD ubin keramik porselen impor yang menyangkut hajat hidup banyak masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, Surokim meyakini jika Presiden Jokowi tidak membuat blunder dengan membuat kebijakan yang keliru, tingkat kepuasan Presiden Jokowi akan tetap tinggi di akhir masa jabatannya.

“Jokowi itu tipe pemimpin Jawa yang cermat, santun dan berhati-hati serta propublik. Menurut saya, jika melihat tren selama ini kok masih akan bisa bertahan dengan tingkat kepuasan publik yang baik hingga akhir periode,” ucapnya.

“Sepanjang beliau masih konsisten dan bisa menjaga citra udara dengan baik dan mengambil kebijakan-kebijakan itu berdimensi kemaslahatan publik, saya pikir akan tetap terjaga hingga akhir periode,” ujar Surokim.

Sebelumnya, rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sekitar 100-199 persen atas keramik impor asal China menuai kritik pedas dari berbagai kalangan baik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun para pakar ekonomi.