Meroket, Kepercayaan Publik pada Kejaksaan jadi 74 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 74 persen.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan keberanian Kejaksaan dalam membongkar kasus-kasus besar dan high profile, mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Sikap Publik terhadap Putusan KPU, Persidangan MK, dan Isu Nasional yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis
Dalam temuan LSI, public trust Kejaksaan pada Februari 2024 baru berada di angka 67 persen. Kini, dalam temuan terbaru, angkanya menjadi 74 persen.
Menurutnya, keberanian Kejagung dalam mengusut kasus-kasus, seperti korupsi pertambangan di PT Timah, dengan nilai kerugian mencapai Rp 271 triliun.
“Keberanian Kejaksaan dalam mengusut kasus-kasus high profile, menimbulkan kerugian besar, supersize, tentu memunculkan dukungan dan kepercayaan publik,” ungkapnya.
Dia menuturkan selain nilai kerugian negara yang mencapai Rp 271 triliun, terseretnya nama sejumlah selebriti juga membuat publik semakin melihat kinerja Kejaksaan.
“Dalam kasus-kasus besar, high profile dan supersize, publik melihat Kejaksaan serius dan berani. Jaksa Agung juga dinilai publik berani mengusut kasus besar,” pungkas Djayadi.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 74 persen.
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan
- Analisis Kasus Tom Lembong dan Hasto, Eks Wakapolri Sebut KUHAP Sudah Mati
- IMM UIN Sumut Soroti Asas Dominus Litis, Akademisi Singgung Warisan Kolonial
- Kewenangan Jaksa di RUU Kejaksaan Dianggap Berlebihan
- KPK Diminta Fokus Bangun Sistem Antikorupsi, Bukan Melemahkan Sesama Penegak Hukum