Merpati Gulung Tikar Karena Pemerintah Lamban

jpnn.com - JAKARTA -- Praktisi Penerbangan Arista Atmadjati mengungkapkan salah satu faktor bangkrutnya PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) adalah karena kelambanan pemerintah mengurusi keuangan di maskapai tersebut. Menurutnya, masalah keuangan Merpati sudah terjadi sejak tahun 2001. Seharusnya utang sudah diselesaikan sehingga tidak makin menumpuk seperti sekarang ini.

"Merpati ini seperti kena kanker stadium 4. Seharusnya sejak 2001, kalau Merpati kelihatan ada masalah, itu dia stadium 1, harusnya pemerintah urusi segera. Mumpung utangnya kecil. Sekarang udah berdarah-darah begini, jadi berat kan," ujar Arista dalam diskusi "Sayap Patah Merpati" di Jakarta Pusat, Sabtu, (8/2).

Arista yang juga Dosen Aviation Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan meski mengalami kondisi yang rumit, Merpati tidak boleh ditinggalkan oleh pemerintah begitu saja. Pasalnya, saham pemerintah 100 persen berada di maskapai tersebut.

Sementara itu, Pengamat BUMN Sunarsip yang turut hadir dalam diskusi itu mengungkapkan ia tak kaget lagi dengan kebangkrutan yang di alami Merpati pada saat ini. Menurutnya, sejak 2001 pemerintah sudah membantu memberi injeksi dana untuk Merpati. Hanya saja, Merpati sudah sulit untuk diselamatkan saat ini sehingga injeksi bantuan pemerintah itu, sambungnya, tidak cukup membantu maskapai tersebut.

Ia menyatakan banyak pihak yang mengusulkan Merpati dijual. Namun, hal itu tidak mudah karena harus mencari investor yang memiliki kemampuan modal lebih besar dari Merpati.

"Persoalannya, investor strategis yang diambil, apakah mau, mengakusisi Merpati dengan kondisi Merpati dipositioningkan jadi maskapai perintis. Maskapai perintis, di mana-mana tidak pernah untung besar. Pasti Merpati enggak bakal mau. Jadi kita harus pikirkan lagi," kata dia.

Melihat permasalahan Merpati yang kompleks saat ini, Sunarsip mengingatkan pemerintah untuk tidak lepas tangan. Pemerintah, kata dia, harus turun tangan menyelesaikan masalah Merpati.

"Merpati utangnya, ada di pemerintah. Ini juga milik pemerintah dan BUMN. Jadi eksekusi di tangan pemerintah sekarang ini. Tidak pada tempatnya, kalau manajemen Merpati disuruh melakukan upaya, padahal kunci utama juga di pemerintah. Pemerintah yang harus take over dengan Merpati," tandasnya. (flo/jpnn)