Meski Banyak Masalah, Pilkada Jangan Ditunda

 “Kita akan mengkaji lebih mendalam, seperti perbandingan berapa banyak biaya yang dikeluarkan kalau dipilih oleh DPRD, berapa melalui pemilihan langsung,” ujarnya usai membuka Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi di Gedung Depdagri, Jakarta.

Menurutnya, pemilihan gubernur baik langsung maupun oleh DPRD sama-sama merupakan proses demokrasi, dan Indonesia sudah pernah melaksanakan pemilihan seperti itu sejak awal. Namun, Ngadisah mengakui, jika dilihat dari aspek efisiensi pembiayaan, pemilihan gubernur oleh DPRD lebih murah dibandingkan pemilihan langsung.

“Ini persoalan yang harus dipecahkan. Mengapa pilkada langsung yang dianggap lebih demokratis tetapi biayanya sedemikian mahal. Untuk itu, kita perlu mencari solusi bagaimana berdemokrasi tetapi tetap murah, aspirasi kita tetap bisa tersalur, dan kepentingan-kepentingan kita tetap terpenuhi,” terangnya.

Dia menyebutkan, dampak dari pembiayaan demokrasi yang mahal itu nantinya juga akan berakibat kepada rakyat juga. Contohnya, bagaimana seorang calon gubernur yang bisa menghabiskan dana sampai ratusan miliar rupiah. Jika sudah terpilih maka yang dipikirkan saat menjabat  adalah bagaimana mengembalikan dana tersebut. (fas/jpnn)