Meski Dipangkas, Anggaran Kunker Tetap Besar

Roy mencurigai ada setting dalam politik anggaran DPR terkait kunker ke luar negeri itu dengan mengusulkan kenaikan yang sangat tinggi di awal. Alih-alih melakukan rasionalisasi dan efisiensi kunker menyusul kerasnya kritik publik, DPR justru merancang kenaikan anggarannya secara sangat "halus". "Di awal perencanaan sudah di-mark up," katanya. "Sebetulnya direncanakan anggarannya itu tetap dinaikkan. Jadi, diturunkan lagi hingga 40 persen pun, hasil akhirnya sebetulnya tetap naik," imbuhnya.

Roy lantas mengkritik model evaluasi DPR dalam menjalankan fungsi budgeting atau anggaran. Dia menyebutnya masih terkesan tradisional karena mengandalkan logika persentase. Bukan mendorong untuk menyisir ulang program per program atau kegiatan per kegiatan sesuai dengan prinsip anggaran mengikuti fungsi.

Akibatnya, dalam konteks kunker ke luar negeri DPR, semua perjalanan dinas yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tetap dimasukkan dalam usul anggaran. "DPR memang tidak melakukan evaluasi berdasar kebutuhan," kritiknya.

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, pihaknya sudah meminta standar biaya umum (SBU) yang dikeluarkan menteri keuangan direvisi lagi. Dalam SBU tersebut, fasilitas anggota DPR yang semula business class ditingkatkan menjadi first class. Itu telah mendorong kenaikan anggaran kunker DPR ke luar negeri menjadi signifikan. "Artinya, kami minta fasilitas tersebut dikembalikan ke business class saja," kata Marzuki.