Meski Diprotes, Puan Maharani Pastikan Kenaikan Iuran BPJS Tetap Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Meski diprotes banyak pihak, pemerintah tidak akan membatalkan rencana menaikkan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Nasional (JKN) lewat BPJS Kesehatan, mulai 1 Januari 2020. Diketahui, kenaikannya akan mencapai 100 persen untuk peserta mandiri kelas 1,2 dan 3.

"Tetap akan dilakukan karena memang sudah waktunya dilakukan. Dan ini sudah lima tahun tidak ada kenaikan. Ini tidak serta merta harus segera dilaksanakan, namun nanti pada 1 Januari 2020," ucap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK) Puan Maharani, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9).

Terkait penolakan dari DPR berdasarkan rapat terakhir beberapa hari lalu, pemerintah akan menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari dewan. Namun dia memastikan jika kenaikan ini tidak akan berdampak pada PBI (Penerima Bantuan Iuran).

"Yang bisa saya pastikan untuk PBI, walaupun ada kenaikan, negara tetap membayar. Jadi mereka tidak akan ada masalah untuk PBI. Untuk penyesuaian kelas 1 2 3, kan baru akan dilakukan pada tahun depan," jelasnya.

Mantan politikus Senayan itu juga menyampaikan bahwa pemerintah masih punya waktu untuk menjalankan apa yang menjadi masukan DPR, misalnya pembersihan data peserta BPJS Kesehatan yang dianggap tidak valid.

"Jadi ini akan tetap dilakukan dengan penguatan-penguatan di sektor-sektor yang memang perlu diperbaiki. Kemudian, apa yang menjadi hasil raker di DPR akan kami tindaklanjuti. Dan tentu saja kemudian bagaimana Kemenkes dengan BPJS melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hasil review BPKP yang harus ditindaklanjuti," tuturnya.

Mengenai payung hukum kenaikan iuran BPJS tersebut, Puan menyebutkan bahwa draft Peraturan Presiden (Perpres) sudah ada, dan dalam proses penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Pelaksanaan tahun depan, hanya Perpres akan dilakukan di periode ini. Harusnya sebelum Oktober sudah selesai (Perpres)," tandasnya.(fat/jpnn)