Meski Jokowi Capres, Jamin PNS DKI Tetap Netral

jpnn.com - JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah mendapatkan instruksi untuk menjunjung tinggi netralitas dalam pesta demokrasi. Kendati Gubernur Joko Widodo (Jokowi) kini maju sebagai calon presiden.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Demokrasi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Alamsyah Gayo menegaskan, netralitas tersebut juga mengingat bahwa gubernur DKI Jakarta juga ikut maju dalam Pilpres 2014.

"Gubernur DKI sudah mengeluarkan surat instruksi. Mulai sekretaris daerah hingga tingkat kelurahan. PNS harus netral. Itu sudah dikeluarkan saat pileg (lalu). Dan berlaku juga saat pilpres. Netralitas, tidak boleh berpihak," ujar Alamsyah.

Alamsyah menambahkan, Pemprov DKI wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran pesta demokrasi. Seperti penugasan personel PNS di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dan Badana Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Juga penyediaan ruangan sekretariat. Mulai provinsi sampai kelurahan. Kami juga membantu sosialisasi pemilu kepada masyarakat," tutur dia.

Di sisi lain, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) DKI Jakarta mengimbau agar PNS DKI bersikap netral. Tidak terseret pusaran politik mendukung salah satu pasangan calon. Atau berpihak, serta menjadi tim sukses.

"PNS DKI bisa dilema, rawan ditarik atau bahkan  mendukung salah satu timses. Karena itu kami ingatkan untuk tetap netral," tegas Ketua KIPP DKI Jakarta Willi Sumarlin.

Netralitas, sambung Willi, bukan hanya ditunjukan dengan tidak menjadi tim sukses atau relawan. "Mereka juga tidak boleh memanfaatkan atau memfasilitasi kendaraan dinas untuk kampanye. Atau memberikan sumbangan kepada salah satu timses," tandas dia.