Meski Kritik Larangan Atlet Berjilbab, MUI Pastikan Tak Ada Ajakan Boikot Produk Prancis

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menilai pemerintah Prancis tak menghargai demokratisme.

Sebab, Prancis melarang warganya untuk menggunakan hijab di ajang Olimpiade 2024 benar-benar tidak terhormat.

Dia mengatakan larangan penggunaan hijab bagi umat Islam, termasuk islamofobia yang oleh PBB sudah dibuat resolusinya, yaitu harus diperangi.

"Tindakan ini juga merusak prinsip prinsip demokrasi yaitu menghormati kaum minoritas,” kata Sudarnoto dikutip Rabu (7/8).

Menurut Sudarnoto, pemerintah Prancis untuk alasan apa pun tidak boleh mendiskriminasi dan memperlakukan secara negatif terhadap orang muslim.

"Seharusnya, mereka memberikan serta melindungi hak-hak dasar warga. Ini bukan pertama kali pemerintah Prancis menunjukkan sikap islamofobia, memperlakukan muslim secara tidak adil dan tidak terhormat," bebernya.

Namun, Sudarnoto menegaskan DPP MUI tak pernah mengajak masyarakat memboikot produk-produk Prancis yang ada di Indonesia.

“Tidak ada ajakan untuk boikot produk-produk Prancis, tetapi tindakan pemerintah Prancis itu benar-benar tidak terhormat, merusak prinsip prinsip Perancis yang liberty, legality, fraternity, dan merusak hak-hak dasar beragama umat Islam,” tegasnya.