Mestinya Didukung, Bukan Dihalangi

MEDAN- Rencana Interpelasi DPR RI terhadap Menteri Negara (Meneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, mendapat penentangan dari sejumlah elemen masyarakat di Sumatera Utara (Sumut). Salah satunya adalah anggota DPRD Sumut, dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Marasal Hutasoit.

Ditemui seusai acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke 64 di Halaman Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Senin (16/4), pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Sumut tersebut menyatakan, harusnya apa yang dilakukan Dahlan Iskan yang ingin memperbaiki keadaan BUMN di Indonesia yang semrawut serta berupaya menerobos birokrasi yang rumit di Indonesia, harusnya didukung bukan malah dihalang-halangi.

"Harus ada komunikasi, apa maksdunya, apa yang dikeluarkan menteri. Seolah-olah sudah menggugat paling prinsipil. Interpelasi inikan untuk hal-hal yang prinsipil. Harusnya dipertanyakan dulu. Kalau positif kenapa harus pertanyakan. jangan akhirnya menimbulkan polemik," tegasnya.

Sementara itu, penentangan terhadap rencana interpelasi DPR RI tersebut juga dikemukakan pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Ami Dilham SE. Dikatakannya, terkesan anggota DPR RI yang berupaya mengajukan interpelasi, tidak ingin melihat keberadaan BUMN menjadi lebih baik dari sekarang.