Mestinya Kepala BKN Berani Kasih Masukan ke Presiden soal PPPK dari Honorer K2
jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dinilai amburadul. Semuanya serba instan tanpa perencanaan matang.
"Rekrutmen PPPK tahap satu sangat kental dengan kepentingan politis. Terlalu dipaksakan, tabrak aturan, dan akhirnya gagal," kata Bambang Riyanto, politikus Gerindra kepada JPNN, Selasa (9/4).
Mantan bupati Sukoharjo ini yakin, bawahan Jokowi pasti kalang kabut memenuhi keinginan atasannya karena bertabrakan dengan aturan. Contoh kecilnya soal penggajian yang sampai sekarang tidak tuntas dan menjadi penyebab banyak daerah belum mengumumkan hasil tes PPPK.
Sayangnya, para pejabat di kementerian/lembaga tidak memberikan masukan yang tepat bagi presiden.
BACA JUGA: Bisa Saja Honorer K2 Pendukung Prabowo Berubah Sikap sebelum 17 April
"Mestinya, kalau tahu presidennya tidak paham aturan penganggaran, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang harus tegas. Kasih masukan kepada presiden kalau itu salah. Yang terjadi kepala BKN kayak kerbau dicekok hidungnya, iya-iya saja," beber anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
Ketidakberanian kepala BKN itu lanjutnya, membuat sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini sudah berjalan bagus menjadi amburadul. Perekrutan tanpa persiapan matang dan berdasarkan suka-suka.
Bambang Riyanto menilai kebijakan Presiden Jokowi soal rekrutmen PPPK dari honorer K2 tanpa perencanaan yang matang.
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Penempatan Guru PPPK Tidak Bisa Pakai Permen
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Tak Lulus Seleksi Administrasi, 218 Pelamar PPPK Pemkot Batam Mengajukan Sanggahan