Mestinya Pilpres Digelar Sebelum Pileg
Pembuat UU Dinilai Tak Konsisten Terapkan Sistem Presidensial
Kamis, 07 Maret 2013 – 04:04 WIB

Mestinya Pilpres Digelar Sebelum Pileg
JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai Indonesia sebagai ngara yang menganut sistem presidensial sudah salah kaprah dalam menerapkan Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, lazimnya negeri penganut sistem presidensial menggelar pemilihan presiden (Pilpres) lebih dulu dibanding pemilu legislatif. Selain itu, lanjutnya, dengan menerapkan presidential threshold (ambang batas bagi parpol yang bisa mengusung capres, red) maka pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia jadi aneh. Sebab, karena hasil pileg menjadi syarat dalam menentukan pihak-pihak yang berhak mengusung calon presiden.
"Di negara-negara yang menganut sistem presidential, itu yang dilakukan, yaitu Pilpres terlebih dahulu. Tapi di Indonesia malah dibalik, Ini salah kaprah," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca Juga:
Menurutnya, karena di Indonesia Pileg lebih dulu maka dalam proses Pilpres terjadi saling sandera. "Jadi dimaksudkan agar pilpres tidak didikte pileg. Tapi kalau kita menganut sistem parlementer, memang legislatif dulu yang dipilih. Karena eksekutif (perdana menteri) dipilih sama legislatif," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai Indonesia sebagai ngara yang menganut sistem presidensial
BERITA TERKAIT
- Pengamat Bandingkan Imunitas Jaksa dengan Rakyat Biasa saat Hadapi Kasus Hukum
- Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
- RUU TNI Dibahas di Panja, Syamsu Rizal Soroti Mekanisme Penempatan hingga Anggaran
- Komisi III Dukung Sanksi PTDH untuk Oknum Polisi Terlibat Pemerasan di Kepri
- Soal Ketenagakerjaan, Bang Lukman Sampaikan Pesan untuk Pram dan Rano Karno
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri