Meutya Hafid DPR: Kepemimpinan Penerapan New Normal Tetap di Tangan Pemerintah Sipil
"Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran soal pelibatan TNI. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melibatkan militernya dalam penanganan wabah Covid-19. Negara-negara barat yang demokratis seperti Inggris dan Italia juga melibatkan militernya dalam penanganan pandemi Covid-19," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir juga menyatakan hal yang sama, dalam perspektif keamanan, peran Polri dalam pelaksanaan new normal tidak lebih dari upaya menjaga keamanan sekaligus mengawasi dan mendorong semua pihak untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan pelaksanaan new normal.
Adies Kadir mengatakan dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan, Polri diyakini akan mengedepankan pendekatan persuasif.
“Suksesnya program new normal bukan karena banyaknya aparat yang berjaga, bukan pula karena banyaknya aturan yang ada. Akan tetapi karena kita semua sadar betapa berharganya kesehatan kita," kata Adies Kadir.
Adies Kadir juga menambahkan di era keterbukaan informasi, masyarakat dapat melihat secara terbuka pelaksanaan disiplin oleh TNI Polri sehingga dapat turut mengontrol agar tetap dalam koridor persuasif dan profesional.(ikl/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pelibatan TNI dalam penerapan kebijakan newa normal atau tatanan normal baru tidak berarti bahwa supremasi sipil tergantikan oleh militer.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Ungkap Tanggalnya
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024
- Komisi IV DPR Akan Mengawal Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Agar Berdampak Bagi Petani