Meutya Hafid Tegaskan Digitalisasi Penyiaran Nasional Wujud Komitmen Bersama DPR-Pemerintah
jpnn.com, MEDAN - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan era digital telah membawa begitu banyak perubahan yang berakibat pada banyaknya tantangan yang hanya bisa diselesaikan dengan kolaborasi bukan berkompetisi.
Karena itu, Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki komitmen bersama dalam upaya mewujudkan digitalisasi penyiaran nasional yang berkualitas melalui Analog Switch Off (ASO).
Program ASO yang dicanangkan oleh pemerintah tidak saja sebagai tuntutan perkembangan global, tetapi juga dianggap memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia.
"Itulah mengapa acara hari ini, adalah sebagai sebuah langkah lanjutan dari keseriusan kami, Komisi I DPR dengan Kemkominfo untuk bersama mewujudkan tayangan penyiaran yang berkualitas melalui Analog Switch Off," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (23/4).
Pada Jumat (22/4), Meutya Hafid hadir dalam sambutannya pada kick off pelaksanaan ASO tahap 1 di Kota Medan, Sumatera Utara.
Hadir dalam acara tersebut, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong, Staf Ahli Menkominfo Rosarita Niken Widiastuti serta Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Agus Tripriyono.
Politisi perempuan Partai Golkar itu mengungkapkan digitalisasi penyiaran diperlukan adanya sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Ini tentunya sudah menjadi komitmen bersama, antara Komisi I DPR dengan pemerintah dalam upaya mewujudkan digitalisasi penyiaran nasional," ujar Meutya Hafid.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan Komisi I DPR dengan pemerintah memiliki komitmen bersama dalam upaya mewujudkan digitalisasi penyiaran nasional,
- Sikapi PSN PIK 2: Ahmad Yohan DPR: Negara Jangan Kalah
- Kaleidoskop: Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2024
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis
- Kasus Rudapaksa Wanita Disabilitas di Bandung, Atalia: Pelaku Bukan 9, Tetapi 12 Orang
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani