Michael Umbas: Jokowi tidak akan Mencampuri Dualisme Partai Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri dualisme Partai Demokrat.

Pasalnya, Michael menegaskan bahwa Presiden Jokowi sangat menghargai kedaulatan partai politik yang diatur sesuai anggaran dasar / anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing.

"Presiden (Jokowi) tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," Michael dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/3).

Umbas menilai bahwa sejak awal seakan-akan ada upaya menarik Presiden Jokowi terlibat dalam polemik di Partai Demokrat. Dia pun mengingatkan jangan sampai karena Moeldoko menjabat kepala staf kepresidenan (KSP), lalu Presiden Jokowi dianggap terlibat.

"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," katanya.

Michael menuturkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersurat kepada Presiden Jokowi awal Februari 2021.

Menurut Michael, isi surat itu mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat. Namun, lanjut dia, surat itu tidak direspons Presiden Jokowi.

"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apa pun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," kata dia.

Menurut Michael, Jokowi tidak akan mengingkari diri sebagai sosok yang ingin demokrasi di Indonesia makin maju. Apalagi, Jokowi merupakan presiden dari seluruh rakyat Indonesia.

“Demokrasi kan sumbernya dari rakyat. Jadi, bukan tipikal Pak Jokowi ikut campur urusan internal partai politik. Sama sekali tidak," kata Michael.

Terlebih, ujarnya, Jokowi sangat menghormati figur Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak Jokowi sangat menghormati para pendahulu beliau, termasuk Pak SBY. Pak Jokowi paham bahwa Pak SBY adalah presiden keenam dan tokoh bangsa,” kata dia.

Michael mengatakan bahwa publik tentu masih ingat saat peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI beberapa tahun silam, tokoh-tokoh bangsa hadir di Istana Negara, Jakarta.

“Pertemuan di istana itu menunjukkan rasa hormat Pak Jokowi kepada Pak Habibie, Ibu Megawati, dan Pak SBY, sebagai pendahulu. Selain menjunjung tinggi demokrasi, Pak Jokowi pun menjaga tata krama. Sekali lagi, bukan tipikal Pak Jokowi merusak demokrasi," kata Michael.

Dia menilai sikap diam Prsiden Jokowi terkait kemelut di Partai Demokrat sudah sangat tepat.