Migrant Care akan Somasi Pemerintah

JAKARTA - Akibat banyaknya ketidakjelasan atas penyelesaian kasus yang menimpa para buruh di luar negeri, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya akan siap melayangkan surat somasi kepada pemerintah. Khususnya dalam hal ini katanya, terhadap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

"Ini sudah kelewat batas. Pasalnya, masalah ini memang sudah kita tunggu perkembangannya hingga Januari 2010 kemarin, tapi tidak ada kelanjutannya dan tidak ada respon dari pihak pemerintah. Maka dari itu, lebih baik menggunakan cara (somasi) ini," ujar Anis kepada JPNN, ketika ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/2), sambil menambahkan bahwa somasi itu bakal dilayangkan Maret depan.

Di dalam tuntutannya (somasi) tersebut, Anis menyebutkan, pertama-tama mereka akan meminta tanggung jawab negara atas hilangnya nyawa secara massal - sekitar 1.018 orang buruh - di sepanjang tahun 2009 di 14 negara penempatan. "Selanjutnya, negara juga harus memproses secara hukum atas kasus yang terabaikan hingga saat ini. Contohnya di Malaysia. Tidak ada titik terangnya sama sekali," tandasnya.

Tuntutan lainnya, seperti ditambahkan Anis, adalah pemerintah juga diminta harus bertanggung jawab kepada pihak keluarga korban. "Sebaiknya memang harus ada perbaikan kebijakan negara, khususnya mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," lanjutnya.