Militer Myanmar tak Pedulikan Misi Damai dari Utusan Khusus ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Militer Myanmar tak menanggapi positif upaya utusan khusus yang ditunjuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu penyelesaian krisis di negara itu.
Sikap militer Myanmar seperti itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi setelah dia mengikuti rangkaian pertemuan para menlu ASEAN secara virtual pada Senin.
“Sejak pertemuan ASEAN Leaders’ Meeting enam bulan lalu di Jakarta, saya sampaikan tidak ada perkembangan signifikan di Myanmar,” kata Retno kepada media massa.
Dia merujuk pada pertemuan para pemimpin ASEAN yang khusus dilakukan guna membahas isu Myanmar.
Menurut Menlu RI, sejak awal krisis politik di Myanmar --yang dipicu kudeta oleh militer terhadap pemerintah terpilih negara itu, ASEAN sebagai keluarga telah menawarkan bantuan untuk membantu Myanmar agar situasi tidak makin memburuk.
Untuk itu, para pemimpin ASEAN telah bertemu dan menyepakati Konsensus Lima Poin, yang salah satunya berupa penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar guna membantu memfasilitasi mediasi proses dialog di antara seluruh pihak di Myanmar.
Namun, dua bulan sejak ditunjuk sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Menlu II Brunei Darussalam Erywan Yusof belum dapat mengunjungi negara itu untuk membantu proses perdamaian.
“Utusan khusus menyampaikan adanya tantangan, termasuk masalah kunjungan dan akses untuk bertemu dengan semua pihak,” tutur Menlu Retno.
Militer Myanmar tak menanggapi positif ASEAN sebagai keluarga yang telah menawarkan bantuan untuk perdamaian.
- MSIG Bangga jadi Title Partner Pertama 'ASEAN MSIG Serenity Cup'
- Vietnam Mitra Strategis Indonesia di ASEAN, Waka MPR: Kerja Sama Harus Ditingkatkan
- 5 Negara ASEAN Jalin Kerja Sama AEO, Apa Manfaatnya bagi Eksportir dan Importir RI?
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Kunjungi Indonesia, GDCE Kamboja Pelajari Cara Bea Cukai Menerapkan Kesetaraan Gender
- Peran Indonesia pada Organisasi Internasional: ASEAN dalam Pengembangan Ekonomi Biru